Menolak Penghianat Menjadi Ketua Partai

Dalam instruksi tersebut tegas disebut bahwa calon- calon ketua partai di tingkatannya adalah kader- kader partai yang telah terbukti loyalitas, dedikasi, dan kematangan idiologi, serta kepemimpinan dan kemampuan mengorganisir rakyat. Maka poin ini mensyaratkan calon ketua bukan penghianat partai, bukan kader yang bekerjasama dengan kader partai lain untuk kemenangan dirinya dalam Pileg. Calon ketua partai adalah kader yang mendukung Ganjar- Mahfud di Pilpres 2024, dan mendukung Edy- Hasan di Pilgubsu 2024.

Para kader yang bermain 2 kaki tidak layak untuk maju sebagai calon ketua partai di tingkatannya masing- masing. Jika kader- kader penghianat, yang bermain 2 kaki dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada lolos dalam penjaringan di tingkatan masing- masing, maka DPP PDI Perjuangan diminta untuk melakukan verifikasi faktual terhadap calon- calon yang bermasalah. Kader penghianat akan tetap berhianat demi ambisi dan kepentingan politiknya. Maka ketelitian dan keakuratan data DPP perlu untuk menghindari calon- calon penghianat dan oportunis dipilih menjadi ketua partai.

Keberhasilan Rapidin Simbolon memimpin DPD Sumatera Utara (Sumut) dapat dijadikan role model dalam memilih ketua DPC se- Sumut. Kenaikan 2 kursi DPRD Provinsi Sumut dan kenaikan 15 kursi DPRD Kabupaten/ Kota se-Sumut adalah bukti kuat keberhasilan pemimpin.

Pengadaan kantor partai bukan prestasi, itu kewajiban dan janji yang harus dipenuhi. Maka prestasi berbeda dengan kewajiban. Maka calon- calon ketua DPC tidak dapat dinilai hanya karena memenuhi janji dan kewajibannya membangun kantor partai.

Selamat Bermusyawarah, Selamat Berkonfrensi, Merdeka!

Sutrisno Pangaribuan
Kader PDI Perjuangan, bukan penghianat partai, tidak pernah berpolitik 2 kaki.