CPNS dan PPPK Disuruh Tagih Pajak? Wens Wege: Itu Bukan Tugas Mereka!
“Kalau ada temuan dari BPK atau Inspektorat, yang bertanggung jawab adalah kepala daerah. Ini bisa jadi preseden buruk dalam tata kelola birokrasi,” ujarnya.
Sebagai solusi, Wens mendorong Pemkab Sikka agar merekrut tenaga pajak khusus lewat formasi CPNS atau PPPK di tahun mendatang. Selain itu, ia menyarankan penggunaan perangkat desa, relawan pajak, atau tenaga kontrak daerah yang bisa ditugaskan lebih fleksibel.
Lebih lanjut, ia membeberkan regulasi yang harus dipatuhi pemerintah daerah, antara lain:
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
- PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
- PermenPAN-RB No. 7 Tahun 2022
- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
“ASN harus bekerja sesuai jabatan dan perjanjian kerja. Kalau disuruh melenceng dari itu, mereka berhak menolak,” kata Wens.
Komentar