Bahas Isu Bangsa dan Proses Transisi Pemerintahan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Bertemu Pimpinan DPD

Di bawah bendera “partai daerah” yang membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DPD bisa bekerjasama dengan semua elemen bangsa. Mengambil peran mediasi dalam kerangka artikulasi aspirasi. DPD mempromosikan dialektika konstruktif, menawarkan solusi jangka panjang yang bertumpu pada kepentingan daerah yang hakiki.

DPD mengemban tugas untuk memastikan bahwa setiap daerah, tak peduli seberapa kecil atau terpencil wilayahnya, memiliki representasi yang setara dan berimbang dalam formulasi kebijakan nasional. DPD menyadari, dalam sistem presidensial yang dinamis seperti di Indonesia, sering kali ada risiko bahwa aspirasi dari penjuru negeri kurang berdengung di kancah politik pusat.

Ada dua kemungkinan. Karena belum masuk skala prioritas dalam teropong pemerintah pusat. Kedua, terjadi karena ketidaktahuan. Tidak ada input informasi. Permasalahan tidak sampai di Jakarta karena bureaucracy barrier atau disebabkan oleh problem komunikasi. Akses terbatas. Realitas-realitas teknis seperti itu sering membuat pemda “mati kutu”. Lalu mengeluh.

Kita harus membuka mata untuk kepentingan bangsa. Fakta-fakta itu tidak bisa dikesampingkan. Karena itu, ijtihad politik DPD sebagai lembaga tinggi negara yang punya akses langsung ke masyarakat daerah dan kewenangan konstitusional di pusat, adalah proaktif melakukan improvisasi peran mediasi dan agregasi. Termasuk berdialog dengan pemerintah pusat.

Di dalam buku Paradigma Baru, Ijtihad Senator Menata Arsitektur Demokrasi, saya mengulas secara mendalam bagaimana gagasan improvisasi peran DPD untuk memperkuat positioning, dan juga peran dalam spektrum kebangsaan. Buku paling baru yang saya tulis ini, akan segera beredar.