Renovasi Gedung Puluhan Miliar di Pandemi COVID, Gubernur Edy Dituding Tidak Bermartabat

Mencermati hal itu, ia menyarankan agar DPRD Provinsi Sumut segera memanggil pejabat Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) untuk mengetahui dasar dan pertimbangan memecah paket-paket pengadaan barang dan jasa pada proyek renovasi tersebut.

“Masyarakat maupun media massa diharapkan juga ikut berperan menelusuri dugaan penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa secara langsung seperti ini dengan menelusuri kenapa paket dipecah sebanyak itu dan bagaimana perencanaannya,” sarannya.

Ia memastikan bahwa praktik memecah paket proyek bertujuan untuk menghindari tender atau lelang masih terjadi dalam sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Seharusnya, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat, sehingga APBD yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkannya, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang efisien dan efektif, merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Hal itu dapat terwujud, bila pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Lewat cara itu, imbuhnya lagi, akan menjamin tersedianya informasi dan kesempatan usaha yang dapat mendorong persaingan sehat antar pelaku usaha sehingga dapat terwujud keadilan bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.