Anggotanya Dikriminalisasi, SPRI Minta Gubernur Sumut Turun Tangan

Isi dan judul berita inilah yang dijadikan dasar laporan polisi terhadap Ismail Marzuki dengan tuduhan menyiarkan berita bohong, sehingga harus dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Namun, belakangan Putusan Bupati Deli Serdang menetapkan areal Benteng Putri Hijau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Situs Cagar Budaya, digugat oleh Heriza Putra Harahap melalui Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. PUTN pun kemudian membatalkan Putusan Bupati Deli Serdang, tersebut lewat amar putusan bernomor: 9/G/2020/PTUN –Medan tanggal 28 April 2020.

Sebagai organisasi yang concern terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Hukum khususnya bagi para insan pers di tanah air, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) melalui DPD Provinsi Sumatera Utara kali ini memandang penting untuk melaukan advokasi terhadap anggota SPRI Sumut, Ismail Marzuki selaku terlapor dalam kasus ini.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD SPRI Porvinsi Sumatera Utara Devis Abuimau Karmoy, M.I.Kom kepada wartawan melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi pada, Senin (07/06/2021).

“Yang sangat kami sesali Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik itu dilakukan oleh seorang Istri Gubernur Sumatera Utara berinisial NL melalui oknum advokat berinisial AMR. Seharusnya sebagai isteri pejabat bisa memahami ketentuan Undang-Undang Pers untuk menyelesaikan sengketa pers dengan meminta hak jawab,” kata Devis.

Laporan polisi terhadap pimred media online MudaNews.com itu dengan Nomor: LP/294/III/2021/SUMUT/SPKT-I, tanggal 09 Februari 2021, menuai kecaman dari insan pers karena dianggap dapat mencederai kebebasan pers.