Rekam Mobil Tunggak Pajak, 2 YouTuber Medan Divonis 8 Bulan Penjara

“Kami sangat menyesalkan UU ITE ini kembali memakan korban. Dan ini korbannya yang selama ini dikenal kritis menyikapi kerja-kerja aparat negara yang diduga melakukan praktek pungli dan pelanggaran hukum,” kata Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam Lubis kepada VICE.

Menurut Amin, video yang dibuat Benni dan Joniar sebetulnya masuk kategori kebebasan ekspresi warga, yang dijamin undang-undang. Selain itu, topik mobil bodong yang menyeret mereka ke meja hijau bisa ditelisik akurasinya. “[Putusan pengadilan terkesan] membatasi kebebasan beropini terhadap selama ini yang menjadi keluhan publik,” urainya.

KontraS pun mencatat, saat mendampingi keluarga Benni, terjadi proses hukum yang tidak adil. Benni mengalami intimidasi, pemerasan dan dugaan penyiksaan selama ditahan. Temuan-temuan itu sudah disampaikan dalam nota pembelaan di pengadilan. “Kenapa itu enggak diungkap? Artinya proses hukumnya tidak adil,” kata Amin.

Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM untuk memulai kajian revisi UU ITE. Sejauh ini, ada perdebatan di kalangan ahli dan pejabat pemerintahan, soal perlu tidaknya dilakukan revisi.