Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Campuri Urusan KLB Demokrat Deli Serdang

Jakarta-Kongres Luar Biasa Demokrat Deli Serdang baru digelar di The Hill Resort Sibolangit. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah menganggap kongres luar biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang sebagai masalah internal partai.

“Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” kata Mahfud dalam cuitannya di Twitter, Sabtu, 6 Maret 2021.

Mahfud menjelaskan, KLB tersebut akan menjadi masalah hukum jika hasilnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hingga kini, kata Mahfud, belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Sehingga, pemerintah saat ini hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai.

Jika hasil KLB didaftarkan, pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan undang-undang dan AD/ART partai. “Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilan lah pemutusnya. Dus, sekarang tidak atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” katanya dikutip dari Tempo.co.

Terkait penyelenggaraan KLB, Mahfud mengatakan bahwa sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ia kemudian membandingkan sikap pemerintahan Megawati Soekarnoputri ketika Matori Abdul Jalil mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Gus Dur. Belakangan Matori kalah di pengadilan pada 2003. Saat itu, kata Mahfud, Mega tidak melarang maupun mendorong secara hukum karena menganggapnya masalah internal PKB.