Sutarto Desak Pemerintah Perkuat Tata Kelola Data Penerima BPJS PBI

DAIKYKLIK.ID, Medan — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, meminta pemerintah memperkuat tata kelola data peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) menyusul penonaktifan sekitar 11 juta peserta secara nasional. Perubahan basis data dari DTKS ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu kekhawatiran masyarakat karena sempat beredar isu penghentian layanan.

Sutarto menilai penyesuaian data memang perlu dilakukan, namun negara tidak boleh mengabaikan kewajiban menjamin akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. “Tidak boleh ada warga yang kehilangan haknya hanya karena persoalan administratif,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari warga saat reses terkait penonaktifan tersebut. Menurutnya, banyak warga merasa cemas terhadap potensi terhambatnya layanan kesehatan yang selama ini mereka andalkan.

Sumatera Utara telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), yang memungkinkan warga berobat gratis cukup dengan menunjukkan KTP. Sutarto mengingatkan, jika banyak warga miskin terhapus dari data PBI dan tidak segera direaktivasi, capaian UHC dapat menurun dan kualitas pelayanan kesehatan ikut terdampak.

Ia menekankan perlunya sinkronisasi data yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, beban pembiayaan layanan kesehatan melalui skema UHC juga akan memengaruhi postur APBD sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi krusial.