Sutarto Desak Pemerintah Perkuat Tata Kelola Data Penerima BPJS PBI

“Sinkronisasi data harus dibarengi koordinasi yang kuat agar masyarakat berhak tetap mendapat layanan kesehatan gratis tanpa hambatan,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu. Ia berharap peningkatan tata kelola ini dapat berkontribusi pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumut.

Penyesuaian data PBI ini merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026. BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran.

Pada hari yang sama, DPR dan pemerintah menyepakati pemulihan seluruh layanan kesehatan, termasuk untuk peserta PBI JKN, dalam tiga bulan ke depan. “Semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat membacakan kesimpulan rapat di kompleks parlemen.