ISMEI Laporkan Dugaan Penyimpangan Sembilan Paket Proyek PUTR Simalungun ke Kejari, Kadis Sebut Pengembalian Telah Ditindaklanjuti

ISMEI mendesak Kejaksaan Negeri Simalungun melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen kontrak, hasil pemeriksaan fisik pekerjaan, berita acara pembayaran, dokumen pencairan anggaran, serta bukti tindak lanjut rekomendasi BPK.

ISMEI menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap individu maupun badan usaha tertentu. Dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, penjelasan Kepala Dinas PUTR mengenai metode penghitungan volume dan penyelesaian pengembalian menjadi bagian dari klarifikasi yang perlu diuji melalui dokumen pemeriksaan serta tindak lanjut rekomendasi BPK.

“Uang rakyat harus kembali pada kepentingan rakyat. Transparansi bukan pilihan bagi penyelenggara negara, melainkan kewajiban. Kami akan mengawal persoalan ini agar tidak berhenti sebagai tumpukan dokumen dan pernyataan administratif,” tutup Rado Bintang Sidauruk.