ISMEI Laporkan Dugaan Penyimpangan Sembilan Paket Proyek PUTR Simalungun ke Kejari, Kadis Sebut Pengembalian Telah Ditindaklanjuti

Ia juga meminta agar penelusuran tidak hanya diarahkan kepada penyedia jasa, tetapi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, hingga pihak yang melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik membenarkan adanya temuan BPK. Namun, ia menjelaskan bahwa perhitungan kekurangan volume berkaitan dengan metode pengukuran ketebalan rata-rata lapisan aspal atau hotmix.

“Benar temuan BPK spt itu, tp secara keseluruhan sebenarnya volume sesuai jika dihitung dari tebal rata2 hotmix. Namun metode perhitungan audit kelebihan tebal tidak diperhitungkan tapi kekurangan tebal dihitung jadi kekurangan volume… jd wajar ada temuan, tidak mungkin sepanjang jalan tebal benar2 sama semua kr kira menghampar bukan diatas kaca pak yang 100% rata, namun kita menghampar diatas jalan yang selama pelaksanaan juga tetap dilalui kendaraan. Dan atas temuan BPK tersebut, pengembalian sudah ditindaklanjuti seluruhnya. Terimakasih,” jelas Hotbinson melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut menjadi klarifikasi pihak Dinas PUTR atas temuan yang dilaporkan ISMEI. Hotbinson menyatakan bahwa pengembalian atas temuan BPK telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Sebelumnya, ISMEI menyampaikan bahwa pihaknya belum memperoleh dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) yang dapat menunjukkan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut. Karena itu, ISMEI meminta agar status penyelesaian rekomendasi BPK dapat dipastikan melalui dokumen resmi.

“Jangan sampai persoalan ini hanya berakhir dengan pernyataan bahwa rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti, sementara publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai proses, bukti pengembalian, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak. Uang negara bukan milik pejabat maupun kontraktor. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjut Rado.