Senjata Makan Tuan
Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Sekitar dua (2) tahun yang lalu, Airlangga Hartarto “dipaksa” mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terhitung sejak Sabtu, (10/8/2024), diumumkan secara terbuka pada Minggu, (11/8/2024).
Airlangga menyatakan alasan pengunduran dirinya dilakukan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar serta memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski Airlangga menyampaikan pernyataan tersebut, tetapi publik tahu ada pihak yang memberi tekanan kepada Airlangga.
Dua (2) tahun kemudian, giliran Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan (Sekjend DPP PSI), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/BKKBN, (Waketum DPP PSI), dan Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan (mantan Ketum DPP PSI) “dipaksa” atau “terpaksa” mundur dari PSI.
Giring Ganesha Djumaryo mundur dari keanggotaan PSI dengan pengakuan sudah tidak sejalan dengan PSI. Raja Juli Antoni menyatakan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus dari semua aktivitas PSI, Senin (9/11/2026). Keputusan tersebut disampaikan Juli tidak lama berselang dengan pengunduran diri Giring Ganesha.
Pihak yang melakukan tekanan terhadap Airlangga hari ini seharusnya menyadari bahwa dalam dunia politik berlaku hukum tabur tuai. Kita akan menuai dari bibit yang kita tabur. Kekuasaan yang jumawa menekan dan memaksa mundur Airlangga, akhirnya menuai ketika ada kekuasaan baru yang memaksa mundur Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.
Pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut hanya beberapa jam sebelum Indonesia memeringati hari Pahlawan (10/11/2026), beberapa jam sebelum Sidang Paripurna Pembukaan Persidangan 11 Masa Sidang II DPR RI dengan salah satu agendanya kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI tentang Pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden karena tidak lagi (tidak pernah) memenuhi syarat (tidak ada ijazah SMA atau setara) sebagai wakil presiden.
Pengunduran diri ketiga elite PSI diduga sebagai tindakan penyelamatan diri asosisiasi dengan “Geng Solo” yang pengaruh dan kekuasaannya ambruk. Sejak LSP dan komplotannya ditangkap, geng Solo tidak lagi memiliki amunisi untuk bertarung pun bertahan. Maka cara terbaik adalah cuci tangan demi menyelamatkan diri sendiri dan kepentingan kekuasaan. Partai yang gemar membajak elite partai lain, dan bangga menampung kader- kader pecatan partai lain, kini ditinggal elite sendiri. PSI mendapat karma politik ditinggal elitenya, ibarat pepatah senjata makan tuan.
Pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut bersamaan dengan reaksi para elite politik yang “cuci tangan” dengan klaim dirinya masuk dalam 6000 (6K) korban penyadapan ilegal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan komplotannya, agar tidak masuk dalam kelompok LSP yang diduga merencanakan makar. Para pejabat pemerintah dan elite politik yang sekian lama akrab dengan LSP, tiba- tiba mengaku masuk dalam daftar 6K yang disadap LSP dan komplotannya.
Pengakuan sepihak dari sejumlah elite politik, menteri, pejabat negara, orang- orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto tidak didasarkan pada bukti. Bareskrim Polri belum pernah merilis daftar 6K yang disadap secara ilegal oleh LSP dan komplotannya. Pengakuan sepihak tersebut sebagai upaya memosisikan diri sebagai korban, padahal sekian lama sangat akrab dengan LSP.
Penulis: Sutrisno Pangaribuan
- Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
- Presidium Musyawarah Rakyat Nasional (Musran)
- Inisiator Sumatera Connection