Demokrasi Masuk Era AI, Akademisi Ingatkan Bahaya Manipulasi Informasi

Tantangan tersebut semakin penting seiring perubahan ruang demokrasi yang kini semakin kuat berada di platform digital. Menurut Rasminto, perdebatan politik telah bergeser ke ruang digital, sementara distribusi informasi di dalamnya turut dipengaruhi algoritma. “Pada saat yang sama, jejak digital seperti preferensi, lokasi dan interaksi warga dapat dikumpulkan, dibaca serta dianalisis. Kehadiran kecerdasan buatan kemudian menambah kompleksitas persoalan,” urainya.

Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan membuat produksi narasi, gambar, video, hingga bot menjadi semakin mudah dan murah. “Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan kekurangan informasi, tetapi juga menghadapi kemungkinan berlimpahnya informasi yang belum tentu benar,” tandasnya.

Karena itu, Rasminto menilai kemampuan melakukan verifikasi harus menjadi bagian penting dari literasi publik. “Produksi narasi, gambar, video, dan bot semakin murah; verifikasi menjadi kemampuan literasi dasar publik,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan demokrasi digital pada akhirnya bukan semata-mata mengenai teknologi, melainkan juga kapasitas manusia dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. “Masyarakat harus mampu membedakan informasi, memeriksa sumber, memahami konteks, dan tidak mudah menjadi bagian dari penyebaran informasi yang menyesatkan,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, pengawasan pemilu perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi, bukan sekadar aktivitas penindakan terhadap pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.