KAMMI Sumut Geruduk DPRD, Soroti KPID dan Desak KPK-Kejati Periksa Anggaran

Desak KPK dan Kejati Periksa Anggaran DPRD

Selain polemik KPID, KAMMI Sumut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa penggunaan anggaran DPRD Sumut, khususnya yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

KAMMI secara khusus meminta pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan Abdul Rahim Siregar dan H. Ahmad Hadian untuk periode 2019-2024 serta 2024 hingga saat ini.

Irham menegaskan tuntutan tersebut bukan berarti KAMMI menyimpulkan telah terjadi tindak pidana. “Kami tidak sedang menjadi hakim. Dugaan harus dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ada penyimpangan, maka harus ditindak sesuai hukum,” ujarnya.

Menurut KAMMI, anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang publik sehingga penggunaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui masyarakat.

KAMMI menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut, baik terkait proses seleksi KPID maupun penggunaan anggaran DPRD Sumut. Mereka juga meminta DPRD membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat.