KAMMI Sumut Geruduk DPRD, Soroti KPID dan Desak KPK-Kejati Periksa Anggaran

“Kami datang ke DPRD Sumatera Utara bukan untuk menyerang pribadi siapa pun. Kami mempertanyakan prosesnya. KPID adalah lembaga publik yang membutuhkan independensi,” ujar Aqso.

Menurut dia, jika terdapat informasi mengenai afiliasi politik calon, DPRD perlu menjelaskan proses verifikasi yang telah dilakukan.

“Kalau informasi itu benar, jelaskan dasar dan konsekuensinya. Kalau tidak benar, DPRD juga harus memberikan klarifikasi. Publik berhak mendapatkan kepastian berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar rumor,” katanya.

Atas persoalan tersebut, KAMMI mendesak Usman Jakfar dicopot dari jabatan Ketua Komisi A DPRD Sumut. Mereka juga meminta DPRD membuka dokumen dan mekanisme yang menjadi dasar seleksi serta penetapan anggota KPID.

“Kami ingin KPID diisi oleh orang-orang yang independen dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai lembaga penyiaran daerah justru menjadi ruang distribusi kepentingan politik,” ujar Ketua PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe.