Kasus Dugaan Keracunan MBG Tembus 50.000 Orang, Pengawasan Dipertanyakan

Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan dan mekanisme pengawasan MBG. Mereka juga meminta pemerintah memastikan setiap kejadian ditelusuri untuk mengetahui sumber persoalan dan mencegah kejadian serupa berulang.

Di parlemen, perhatian juga diarahkan pada perlindungan korban. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta pemerintah memastikan biaya pengobatan korban ditanggung negara. Komisi IX DPR turut mendorong penguatan pengelolaan dapur makanan berbasis sekolah.

Besarnya jumlah penerima manfaat membuat setiap gangguan keamanan pangan memiliki dampak yang luas. Satu persoalan pada tahap pengolahan atau distribusi dapat berujung pada banyak korban apabila makanan telah tersebar ke sejumlah sekolah.

Karena itu, evaluasi MBG tidak cukup dilakukan setelah kejadian. Pemerintah perlu memastikan sistem pencegahan berjalan sebelum makanan dibagikan, termasuk pengawasan terhadap bahan baku, proses memasak, waktu dan suhu penyimpanan, distribusi, serta kelayakan makanan saat diterima penerima manfaat.

Keberhasilan MBG pada akhirnya bukan hanya soal berapa banyak makanan yang dapat disalurkan setiap hari. Program itu juga diuji oleh satu pertanyaan mendasar: apakah makanan yang diberikan kepada anak-anak tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi.