Alatan Indonesia Dorong Pelaku Usaha Farmasi dan Alat Kesehatan Pahami Sertifikasi TKDN

Harmada Sibuea dalam sesi pertama memaparkan dasar hukum serta kebijakan pengadaan produk dalam negeri, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan e-purchasing. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai dasar hukum dan ketentuan sertifikasi TKDN produk farmasi dan alat kesehatan.

Tidak hanya membahas regulasi, sesi tersebut juga mengulas tahapan pengajuan sertifikasi serta berbagai tantangan yang berpotensi dihadapi pelaku usaha dalam proses sertifikasi.

Narasumber menekankan bahwa penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah memiliki sejumlah aspek yang tidak dapat diabaikan. Vendor maupun pemerintah perlu memastikan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai ketentuan agar produk yang masuk dalam proses pengadaan memiliki dasar verifikasi yang jelas.

Kepemilikan sertifikasi TKDN menjadi salah satu aspek penting dalam proses tersebut. Sertifikasi diperlukan untuk memastikan tingkat komponen dalam negeri suatu produk dapat diverifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kebijakan pengadaan pemerintah.

Bagi pelaku usaha, pemahaman terhadap proses tersebut menjadi semakin penting karena kesesuaian dokumen, perhitungan komponen dalam negeri, serta tahapan sertifikasi dapat berpengaruh terhadap kesiapan produk untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.