Meneguhkan Pajak sebagai Kesepakatan Bersama Merawat Kepercayaan, Menguatkan Kepatuhan

Kadang-kadang, seruas  jalan rusak mampu mengungkap tabir persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar infrastruktur.

Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan, bagi masyarakat, pajak tidak pernah sekadar kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Di balik setiap rupiah yang disetorkan kepada negara, tersimpan harapan akan hadirnya jalan yang layak dilalui, layanan kesehatan yang mudah diakses, pendidikan yang berkualitas, hingga infrastruktur yang menunjang kehidupan sehari-hari.

Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya membayar pajak, tetapi juga menitipkan harapan agar negara mengelolanya demi menghadirkan manfaat nyata bagi kepentingan bersama. Dengan demikian, peristiwa di Lampung Timur sepatutnya tidak dibaca sebagai ajakan untuk membenarkan penolakan membayar pajak.

Peristiwa itu justru menjadi cermin bahwa masyarakat ingin melihat hubungan yang lebih nyata antara kontribusi yang mereka berikan dan manfaat yang mereka terima. Ketika hubungan timbal balik itu tidak lagi terasa nyata, ruang bagi prasangka, kekecewaan, dan pudarnya kepercayaan pun semakin terbuka.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Pada hakikatnya, kekuatan sebuah sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh besarnya kepercayaan yang bersedia diberikan warga kepada negara.

Kepercayaan itulah yang membuat warga bersedia menyerahkan sebagian hasil kerjanya dengan keyakinan bahwa setiap rupiah yang dititipkan akan kembali menjadi manfaat bagi kepentingan bersama.

Pada akhirnya, negara sesungguhnya tidak hanya memungut pajak. Negara juga memungut kepercayaan. Pajak dapat dipungut melalui kewenangan hukum, tetapi kepercayaan hanya dapat diperoleh melalui amanah yang dijaga.

Sebagaimana pajak, kepercayaan tidak lahir dengan sendirinya. Ia tumbuh dari amanah yang dijaga, dipelihara melalui pelayanan publik yang bermutu, dan bertahan ketika negara mampu membuktikan bahwa setiap kontribusi warga benar-benar kembali untuk kepentingan bersama.

Pajak bukan sekadar instrumen untuk menghimpun penerimaan negara. Pada hakikatnya, pajak adalah wujud kepercayaan yang dipertukarkan antara warga dan negara.

Peristiwa jalan rusak di Lampung Timur memperlihatkan bahwa persoalan pajak sesungguhnya tidak pernah berhenti pada jalan itu sendiri. Peristiwa tersebut justru membuka ruang untuk memahami makna pajak yang lebih mendasar: hubungan antara negara, warga, dan kepercayaan yang mengikat keduanya.

Pada hakikatnya, pajak merupakan bentuk gotong royong dalam kehidupan bernegara. Kontribusi setiap warga diubah menjadi manfaat bagi kepentingan bersama.

Melalui mekanisme inilah masyarakat mengontribusikan sebagian kemampuan ekonominya agar negara memiliki sumber daya untuk menyediakan barang dan layanan publik yang mustahil dibangun secara sendiri-sendiri. Jalan raya, sekolah, rumah sakit, perlindungan sosial, hingga keamanan merupakan buah dari ikhtiar kolektif tersebut.

Karena itu, hubungan antara negara dan wajib pajak bukanlah hubungan transaksional layaknya penjual dan pembeli. Warga tidak membayar pajak untuk membeli satu ruas jalan, satu ruang kelas, atau satu tempat tidur rumah sakit bagi dirinya sendiri. Mereka menitipkan sebagian sumber dayanya kepada negara dengan keyakinan bahwa negara akan mengelolanya secara adil demi sebesar-besarnya kemaslahatan bersama.

Dalam perspektif ini, pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan wujud paling nyata dari kontrak sosial antara negara dan warga. Melalui kesepakatan yang tidak tertulis itu, warga bersedia menyerahkan sebagian hak ekonominya agar negara mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik yang tidak dapat diwujudkan secara individual.

Sebaliknya, legitimasi negara untuk memungut pajak bertumpu pada amanah untuk mengubah kontribusi tersebut menjadi kesejahteraan bersama.

Kepercayaan itulah yang membuat warga bersedia memenuhi kewajiban perpajakan, karena mereka meyakini negara akan menjalankan amanah tersebut melalui pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola yang adil, dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kekuatan sistem perpajakan pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kewenangan negara untuk memungut pajak, tetapi juga pada kesediaan warga untuk terus mempercayakan sebagian hasil kerjanya kepada negara.

Kesediaan itu tidak tumbuh semata-mata karena sanksi hukum, melainkan karena keyakinan bahwa negara menjalankan amanah tersebut secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Di titik inilah kepercayaan menjembatani kewajiban hukum dengan kesediaan warga untuk patuh secara sukarela.

Dengan demikian, meneguhkan pajak sebagai kesepakatan bersama pada hakikatnya bukan sekadar memperkuat kewajiban membayar pajak, melainkan memperkuat keyakinan bahwa negara dan warga sedang memikul amanah yang sama.

Warga menghadirkan kontribusi melalui pajak, sementara negara menghadirkan manfaat melalui pelayanan publik. Ketika keduanya sama-sama menjaga amanah itu, kepercayaan tumbuh.

Dan ketika kepercayaan tumbuh, kepatuhan tidak lagi menjadi beban, melainkan pilihan yang lahir dari kesadaran sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun bangsa.

Ketika Kepercayaan Melahirkan Kepatuhan

Jika pajak merupakan amanah yang lahir dari kontrak sosial, keberlangsungan sistem perpajakan pada akhirnya ditentukan oleh satu hal yang sederhana sekaligus mendasar: apa yang membuat seseorang tetap bersedia memenuhi amanah tersebut?

OECD menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong kepatuhan sukarela adalah tax morale, yakni dorongan intrinsik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan bukan semata-mata karena takut dikenai sanksi, melainkan karena meyakini bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar.

Dalam laporannya Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax? (2019), OECD menemukan, kualitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan merupakan faktor penting yang membentuk tax morale. Ketika masyarakat meyakini bahwa pajak dikelola secara bertanggung jawab dan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang nyata, kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tumbuh bukan karena tekanan, melainkan karena kesadaran.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan sukarela bukan semata-mata persoalan administrasi perpajakan, melainkan cerminan dari kualitas hubungan antara negara dan warga. Ketika hubungan itu dibangun di atas kepercayaan, pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi bagi kepentingan bersama.

Penjelasan tersebut sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat yang dibentuk melalui sikap, norma sosial, dan keyakinan atas kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan.

Dalam konteks perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah memperkuat sikap positif terhadap pembayaran pajak, sementara tax morale menjadi dorongan moral yang memperkuat niat untuk patuh secara sukarela.

Keputusan seseorang untuk membayar pajak tidak pernah lahir hanya dari pengetahuan bahwa pajak itu wajib. Ia tumbuh ketika seseorang meyakini bahwa tindakannya benar, lingkungannya menghargai kepatuhan, dan kontribusinya benar-benar memiliki arti bagi kehidupan bersama.

Dengan demikian, berbagai teori tersebut menegaskan satu hal yang sama: kepatuhan pajak pada akhirnya merupakan pertemuan antara aturan hukum dan keyakinan moral.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Bawono Kristiaji yang menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama kepatuhan pajak.

Menurutnya, moral pajak tumbuh ketika wajib pajak merasakan bahwa kontribusi yang mereka berikan benar-benar dikelola dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penegakan hukum memang tetap diperlukan, tetapi tidak cukup untuk membangun kepatuhan jangka panjang.

Yang jauh lebih penting adalah membangun hubungan yang sehat antara negara dan wajib pajak melalui pelayanan yang baik, kepastian hukum, transparansi, serta komunikasi yang terbuka.

Pandangan tersebut mengingatkan bahwa reformasi perpajakan sesungguhnya bukan hanya pembaruan sistem administrasi, melainkan juga pembaruan hubungan kepercayaan antara negara dan warga. Administrasi yang modern memang penting, tetapi tujuan akhirnya tetap sama: menghadirkan sistem perpajakan yang dipercaya masyarakat.

Relevansi gagasan tersebut dapat dilihat dari kondisi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia masih berada di kisaran 10 persen dan cenderung berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak masih terbuka lebar. Angka tersebut tentu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari struktur ekonomi hingga dinamika pertumbuhan nasional.

Dalam perspektif kontrak sosial, tax ratio memang bukan ukuran langsung dari tingkat kepercayaan publik. Namun dalam jangka panjang, kemampuan negara meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan sulit dipisahkan dari kemampuannya membangun kepatuhan yang lahir dari kesediaan warga, bukan semata dari kewajiban hukum.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang negara dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan sukarela yang lebih kuat sehingga mampu menopang penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Apa yang dijelaskan berbagai teori sesungguhnya hidup dalam pengalaman masyarakat sehari-hari. Salah satunya tergambar dari pandangan Tono Aritonang (36), seorang karyawan swasta.

"Saya tidak masalah membayar pajak, asalkan jelas pemanfaatannya dan bisa dirasakan langsung masyarakat lewat layanan publik," ujarnya.

Menurut Tono, jalan yang baik, rumah sakit yang berkualitas, dan pendidikan yang layak merupakan bukti bahwa negara menjalankan amanah yang dititipkan masyarakat melalui pajak.

"Saya ingin setiap rupiah yang saya sumbangkan kepada negara bisa dipertanggung-jawabkan dengan layanan publik yang lebih baik."

Apa yang disampaikan Tono mungkin merupakan suara satu orang, tetapi sesungguhnya mencerminkan harapan banyak warga negara: membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan berpartisipasi dalam pembangunan yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan bersama.

Pernyataan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi justru menggambarkan inti dari berbagai teori mengenai tax morale. Pada akhirnya, kepatuhan tidak hanya lahir karena kewajiban hukum, melainkan juga karena keyakinan bahwa negara menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat.

Berbagai teori, temuan empiris, dan pengalaman masyarakat akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama: kepatuhan pajak yang berkelanjutan lahir ketika negara berhasil menjaga kepercayaan yang dititipkan warganya.

Karena itu, tantangan terbesar perpajakan Indonesia hari ini bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, melainkan juga merawat kepercayaan publik sebagai fondasi dari kesediaan warga untuk terus berkontribusi.

Jika kepercayaan adalah fondasi kepatuhan, maka pekerjaan berikutnya bukan lagi meyakinkan masyarakat bahwa pajak itu penting. Tantangan yang sesungguhnya adalah terus membuktikan bahwa kepercayaan tersebut memang layak diberikan. Dari sinilah pembahasan mengenai cara merawat kepercayaan menjadi penting.

Jika kepercayaan terbukti menjadi fondasi kepatuhan, maka pekerjaan berikutnya bukan lagi meyakinkan masyarakat bahwa pajak itu penting. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana negara terus merawat kepercayaan itu agar kesediaan warga untuk berkontribusi tetap terpelihara dari waktu ke waktu.