Ketika Korupsi Bersembunyi di Balik Angka Kecil

Di atas kertas, semuanya terlihat sesuai aturan. Tidak ada satu paket yang melebihi ambang batas tender. Tidak ada pelanggaran administratif yang tampak jelas. Namun secara substansi, praktik tersebut sesungguhnya merupakan bentuk penghindaran tender yang disengaja.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika terjadi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak universitas negeri memperoleh otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan. Otonomi tersebut tentu membawa banyak manfaat, tetapi sekaligus memperbesar tanggung jawab dalam tata kelola anggaran.

Kampus kini mengelola dana dalam jumlah besar, baik yang berasal dari negara, uang kuliah mahasiswa, maupun berbagai sumber hibah penelitian. Jika dijumlahkan, nilai pengadaan yang dikelola setiap tahun tidak kalah besar dibandingkan anggaran sejumlah pemerintah daerah.

Sayangnya, perhatian publik terhadap pengadaan di kampus masih relatif rendah. Tidak banyak yang mengikuti bagaimana sebuah fakultas membelanjakan anggaran laboratoriumnya atau bagaimana unit-unit kerja melakukan pengadaan barang dan jasa. Berbeda dengan proyek pembangunan jalan atau gedung pemerintah yang mudah terlihat publik, pengadaan di lingkungan kampus berlangsung jauh dari sorotan. Di situlah celah penyimpangan dapat tumbuh tanpa banyak pengawasan.

Masalah lainnya terletak pada cara pengawasan dilakukan. Selama ini, banyak sistem pengendalian internal, termasuk yang menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko, masih menempatkan nilai paket sebagai indikator utama. Logikanya sederhana: semakin besar nilai anggaran, semakin besar pula potensi kerugian negara.