MPSI Soroti Masa Depan Papua: Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Prioritas Pembangunan

Noor menjelaskan, ancaman terhadap masyarakat tidak selalu berbentuk kekerasan terbuka. Tekanan sosial, pelabelan politik, penyebaran informasi palsu, hingga narasi yang menimbulkan ketakutan juga dapat memperburuk kondisi masyarakat. “Disinformasi di ruang digital dapat memperbesar ketegangan dan memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan pengungsian akibat konflik yang berdampak panjang bagi warga. Menurutnya, masyarakat yang meninggalkan tempat tinggal bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta kehidupan sosial.

Kelompok yang paling rentan terdampak, lanjut Noor, adalah perempuan, anak-anak, lansia, guru, tenaga kesehatan, pekerja sipil, dan masyarakat adat.

Karena itu, MPSI mendorong pemerintah memperkuat sistem penanganan warga terdampak konflik di Papua. Sistem tersebut harus mencakup pendataan pengungsi, bantuan darurat, layanan pendidikan sementara, pemulihan kesehatan, hingga koordinasi antarinstansi.

Selain itu, penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal juga dinilai penting. Peran tokoh adat, tokoh agama, musyawarah masyarakat, dan komunitas lokal disebut dapat menjadi jembatan dalam membangun kembali kepercayaan publik. “Negara harus hadir bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai pelindung warga sipil dan pemulih rasa aman masyarakat,” tegas Noor.