Pariwisata Indonesia Kalah Telak dari Vietnam, Bali Tak Bisa Terus Jadi Andalan

Di sisi lain, lanjut Sandy, Indonesia bahkan kalah telak dalam memperebutkan pasar wisatawan dari Tiongkok. Padahal, Tiongkok telah menjadi motor utama pemulihan pariwisata bagi Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Namun sayangnya masyarakat Tiongkok belum melirik Indonesia sebagai destinasi utama liburan mereka.

Sebagai perbandingan, kunjungan warga Tiongkok ke Indonesia pada 2024 hanya mencapai 1,2 juta orang. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kunjungan warga Tiongkok ke Thailand (6,7 juta), Vietnam (3,7 juta), Malaysia (3,3 juta), dan Singapura (3,1 juta).

“Ketertinggalan dalam merebut hati turis dari raksasa Asia ini mengindikasikan persoalan yang lebih struktural. Mungkin mereka masih enggan datang karena terbatasnya konektivitas langsung ke tujuan wisata, promosi yang belum cukup tersegmentasi, serta kesiapan destinasi non-Bali yang belum konsisten,” ungkapnya.

Persoalan lain yang menjadi pekerjaan rumah besar  bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata adalah kondisi Pulau Bali yang mulai menunjukkan tanda-tanda jenuh atau overload. Kemacetan parah di titik-titik favorit, masalah tumpukan sampah, hingga bencana lingkungan akibat alih fungsi lahan mulai mengurangi kenyamanan wisatawan di Pulau Dewata tersebut. Ketergantungan yang terlalu sempit pada Bali sebagai magnet tunggal menjadi risiko besar bagi masa depan pariwisata nasional.

Apa Kabar Program “Bali Baru” dan Destinasi Superprioritas?

Pemerintah sebenarnya telah menginisiasi program "Bali Baru" dan menetapkan lima Destinasi Super Prioritas (DSP) untuk mendiversifikasi daya tarik. Namun, pengembangan DSP seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo masih menghadapi hambatan serius pada ekosistem layanan dan kesinambungan investasi.

Bahkan, satu destinasi yakni Likupang di Sulawesi Utara, mulai kehilangan gairah setelah tidak lagi masuk dalam daftar kegiatan prioritas utama pada RPJMN 2025-2029.

“Pembangunan DSP seharusnya bukan sekadar proyek fisik, melainkan tolok ukur efektivitas kebijakan nasional. Jika DSP gagal menarik arus wisman internasional secara signifikan, maka seluruh investasi infrastruktur tersebut hanya akan menjadi "proyek di atas kertas" yang sepi pengunjung,” tandasnya.