Sekata Institut: Fenomena Influencer Jadi Pejabat Publik Berisiko Gerus Meritokrasi

“Jabatan publik tidak hanya soal pencitraan. Ada tanggung jawab besar dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga akuntabilitas politik yang membutuhkan kompetensi khusus,” ujarnya.

Selain itu, Andri mengingatkan potensi konflik kepentingan yang melekat pada influencer, terutama yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas komersial dan promosi merek. Latar belakang tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas pengambilan keputusan ketika influencer menduduki jabatan publik.

“Relasi bisnis dan endorsement yang pernah atau sedang dijalani influencer perlu menjadi pertimbangan serius dalam menilai independensi dan integritasnya sebagai pejabat negara,” kata Andri.