Demokrasi Indonesia di Persimpangan Jalan

Etika Kekuasaan yang Kian Menipis

Sebagaimana diketahui bahwa, etika kekuasaan menuntut kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar alat untuk mempertahankan pengaruh.

Oleh karena itu, maka dengan meminjam Gry Hasselbalch, dalam karyanya: Data Ethics of Power: A Human Approach in the Big Data and AI Era (2021), dinyatakan bahwa, etika kekuasaan dalam konteks era data besar dan kecerdasan buatan, menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan antara warga negara, perusahaan besar, dan negara itu sendiri.

Pandangan ini, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami interaksi kompleks antara etika dan kekuasaan dari berbagai sudut pandang untuk dapat memahami fenomena praktek kerapuhan etika kekuasaan di Indonesia.

Dan fakta memperlihatkan bahwa, realitas politik sepanjang tahun ini menunjukkan kecenderungan pragmatisme yang kuat. Kepentingan jangka pendek sering kali mengalahkan prinsip moral.
Keteladanan, yang seharusnya menjadi fondasi kepemimpinan, terasa semakin langka.

Ketika elite mempertontonkan kompromi nilai, publik pun belajar bahwa etika bisa dinegosiasikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya karena melahirkan normalisasi penyimpangan dan melemahkan kepercayaan sosial di mata masyarakat pada umumnya.

Polarisasi dan Ruang Publik yang Memburuk

Demokrasi juga diuji oleh polarisasi sosial yang belum sepenuhnya pulih. Perbedaan pilihan politik tidak lagi berhenti di bilik suara, tetapi merembet ke relasi sosial dan ruang digital dalam basis relawan dan buzzer dukungan politik.

Kemudian, melalui media sosial, dengan algoritma yang mendorong sensasi, kerap memperkuat konflik alih-alih dialog.
Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan berubah menjadi arena saling mencurigai.

Lalu, kritik dianggap sebagai ancaman ...