Indonesia (Memang) Perlu Perubahan Menyeluruh dan Mendasar

Ketiga, seluruh langkah dan gebrakan yang dilakukan Prabowo dalam setahun kurang ini hanyalah langkah awal bagi pertolongan darurat. Penyembuhan menyeluruh bangsa ini memerlukan perbaikan sistem hingga perombakan struktur ekonomi politik yang terlanjur rusak.

Dalam isu pemilu misalnya, beralihnya sistem pemilu proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka sejak pemilu 2009, diyakini menjadi penyebab kemerosotan kualitas parlemen. Sistem pemilu super liberal ini lah yang membuat kapasitas dan modal sosial seketika digantikan modal uang dan popularitas sebagai variabel keterpilihan dalam pemilu legislatif.

Demikian pula pemberlakuan otonomi daerah berbasis kabupaten/kota dan hadirnya rezim pilkada langsung yang membuat korupsi merajalela dan munculnya raja-raja kecil di daerah. Belakangan, satu persatu kebijakan yang menjadi pilar otonomi daerah dicabut dan dikembalikan ke pusat namun pelaksanaan pilkada langsung terus dipertahankan. Akhirnya, mahalnya ongkos pilkada langsung hanya bisa ditebus dengan korupsi APBD setelah korupsi kebijakan semakin sulit dilakukan.

Demikian pula semangat Prabowo dalam isu sumber daya alam. Perubahan regulasi demikian dibutuhkan, agar kebocoran dan perampokan sumber daya alam bisa dihentikan melalui revisi UU Migas hingga UU Sumber Daya Air, sejak UU Penanaman Modal Asing hingga UU Perkebunan.

Konsepsi ekonomi jalan tengah yang dikemukakan Prabowo, sebagai sintesa baru atas kegagalan ekonomi neoliberal yang gagal memberikan kesejahteraan pada rakyat Indonesia tentu tidak akan menemukan landasan yang kompatibel jika regulasi yang berlalu masih meminggirkan peran negara dan memprioritaskan pasar bebas, serta dijalankan ekonom neoliberal di kabinetnya.