Fraksi Demokrat ‘Menggugat’: Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa Nangahale dan Desak Inspektorat Bertindak Tegas

Anggaran Harus Jadi Alat Perubahan, Bukan Kompromi

Dengan rangkaian kritik tersebut, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2026 tak boleh jadi alat kompromi elite, melainkan harus memihak rakyat kecil. Mereka berkomitmen mengawal pembahasan anggaran secara kritis dan konstruktif.

“Audit yang tak ditindaklanjuti, belanja yang tidak adil, dan kebijakan tanpa keberpihakan adalah pengkhianatan. Kami hadir untuk memastikan suara rakyat tak dibungkam oleh birokrasi yang abai,” tutup Fraksi Demokrat dengan nada tegas.