Sekilas Info

Fraksi Demokrat ‘Menggugat’: Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Desa Nangahale dan Desak Inspektorat Bertindak Tegas

Kantor Desa Nangahale

Kritik terhadap kasus Desa Nangahale itu juga menguatkan pandangan Fraksi soal lemahnya struktur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), buruknya sistem pelaporan fiskal, dan potensi manipulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Demokrat juga menegaskan, KUA-PPAS 2026 harus menjadi momentum pembersihan menyeluruh terhadap birokrasi dan tata kelola anggaran daerah. “Audit tanpa tindak lanjut adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil,” tegas Fraksi.

Serangkaian Sorotan Lain:

  1. SiLPA Dijadikan Penutup Defisit
    Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagai penutup defisit dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran.
  2. Belanja Modal Turun Drastis
    Penurunan lebih dari 50% belanja modal dinilai bertolak belakang dengan kondisi infrastruktur desa yang masih sangat minim.
  3. Belanja Pegawai Naik, Dampak Tak Jelas
    Kenaikan belanja pegawai hampir 30% dinilai tidak disertai indikator kinerja yang jelas.
  4. Bansos Naik 2.324%, Rawan Politisasi
    Fraksi menyoroti lonjakan belanja bantuan sosial dari Rp376 juta menjadi Rp9,1 miliar yang dinilai rentan dipolitisasi menjelang pemilu.
  5. Akses Terbatas ke Data Anggaran
    Fraksi mendesak transparansi anggaran melalui platform digital yang mudah diakses publik.
  6. Digitalisasi Tak Merata
    Pemerintah diminta memastikan layanan digital menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang belum terakses internet.
  7. Terlalu Bergantung pada Dana Transfer
    Fraksi mendorong disusunnya roadmap menuju kemandirian fiskal, mengingat 90% pendapatan daerah masih bergantung pada pusat.
  8. Aset Daerah Terlantar, Inovasi Pembiayaan Mandek
    Fraksi menyesalkan belum adanya rencana induk pemanfaatan aset daerah, serta kurangnya upaya menjajaki pembiayaan kreatif seperti obligasi daerah.
  9. Buruknya Komunikasi Publik
    Kebijakan tarif layanan publik yang dilakukan tanpa sosialisasi dinilai sebagai kegagalan dalam komunikasi pemerintah.
  10. Pengelolaan Sampah Maumere Memburuk
    Trotoar yang dipenuhi rumput liar dan tumpukan sampah menjadi simbol buruknya tata kelola persampahan kota.
Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Faidin
Editor: Dedy Hu
Photographer: Faidin

Baca Juga