Peran Strategis TNI dalam Satgas PKH untuk Menjaga Kawasan Hutan

DAILYKLIK.ID, Jakarta – Human Studies Institute (HSI) menilai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan dan menegakkan aturan.

Direktur Eksekutif HSI, Rasminto, Rabu (5/3) menjelaskan, kehadiran TNI memperkuat efektivitas penertiban lahan ilegal serta mengurangi potensi konflik di lapangan. Meski tugas utama penegakan hukum tetap berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan, TNI berperan sebagai pendukung agar proses penertiban berjalan efektif dan aman.

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam Satgas PKH memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Regulasi ini menegaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mendukung penegakan hukum di sektor lingkungan.

Rasminto menambahkan, keberhasilan Satgas PKH dalam menertibkan ribuan hektare kawasan hutan ilegal menjadi bukti efektivitas kerja sama berbagai pihak. Dengan dukungan TNI, pemerintah dapat mengembalikan lahan-lahan tersebut sesuai peruntukannya, baik untuk konservasi, hutan lindung, maupun kepentingan masyarakat.

Selain itu, keterlibatan TNI juga terbukti mampu mengurangi potensi konflik yang sering muncul saat penertiban. "Kemampuan TNI dalam manajemen keamanan di wilayah rawan konflik membuat proses penegakan hukum lebih lancar dan minim hambatan," ujarnya.