Penghentian Kasus Politik Uang di Payakumbuh Tuai Kritik Tajam dari Sejumlah Pakar Hukum

"Keputusan ini berbahaya dan berpotensi menjadi preseden buruk. Pilkada bisa berubah dari ajang adu gagasan menjadi arena politik uang," tegas Hengki, yang juga Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Wendra Yunaldi, turut mengkritisi langkah Gakkumdu. Menurutnya, penyidik seharusnya bertindak lebih progresif.

"Jika dua alat bukti dan syarat formil telah terpenuhi, kehadiran tersangka tidak seharusnya menjadi halangan. Penyidik harus memberikan kejelasan kepada publik," ungkap Wendra.

Kasus ini memicu kekhawatiran publik bahwa penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat terancam oleh praktik politik uang jika regulasi dan penegakan hukum tidak diperkuat. (*)