Jutaan Data DPT Bocor, Jubir TPN Haris Pertama Pertanyakan Integritas KPU

Karenanya, Haris meminta Menkominfo untuk mendorong KPU melakukan tindakan tegas dan perbaikan sistem yang menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Karena kami melihat para relawan dan pendukung masing-masing paslon sebagai pihak yang berperan aktif dalam mendukung proses demokrasi, tidak dapat menyembunyikan kekecewaan dan keprihatinan atas peristiwa ini. Mereka mempertanyakan kesiapan KPU untuk menjalankan Pemilu yang jurdil dan memastikan bahwa setiap hak pilih warga negara dihormati dan dilindungi," jelasnya.

"Seluruh masyarakat Indonesia harus menuntut keras pertanggungjawaban dari KPU. Kalau pemimpin KPU saat ini tidak siap, lebih baik mencari pimpinan yang lebih mumpuni untuk menjaga demokrasi di Indonesia!," sambung Haris.

Baca juga: Antusiasme Masyarakat Sulsel di Jalan Sehat Perjuangan, Bukti Rakyat Butuh Ganjar-Mahfud

Baca juga: Pasangan Prabowo-Gibran Dinilai Mangkir, Pertanyaan Publik: Apakah Mereka Benar-benar Siap Adu Gagasan?

Karena itu, bagi Haris, penting membangun kewaspadaan masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres ini.

"Pilpres ini sangat mungkin akan ada banyak kecurangan dan tidak jujur, sehingga kita perlu mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi," ujarnya.

Menyikapi permasalahan-permasalahan seperti ini, maka pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar – Mahfud dalam visi misinya mengeluarkan program Penguatan Sistem Satu Data Indonesia, Data Aman, dan Perisai Siber Nusantara.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Pastikan Kesejahteraan Guru Seluruh Indonesia Menjadi Perioritas Utama