STuEB Desak JETP Hentikan Izin PLTU Baru, Begini Alasannya

Jakarta -  Sebanyak 14 lembaga non pemerintah (NGO) dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera yang tergabung dalam Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) mendesak pemerintah agar menghentikan izin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru.

Desakan STuEB itu disampaikan melalui dokumen sekaligus masukan kebijakan (policy brief) untuk transisi energi Pulau Sumatera di Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP), Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Penyampaikan masukan kebijakan itu disertai aksi puluhan orang di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga merupakan sekretariat JETP.

Baca juga: Delegasi Termuda Duta Maritim Indonesia 2023, Ajak Stop Merokok di Kawasan Wisata

Aksi simpati itu dilaksanakan bertujuan untuk memberikan masukan kepada Sekretariat JETP tentang skema pemensiunan PLTU batubara di Sumatera sekaligus dimaksudkan untuk mengabarkan bagaimana dampak dari beroperasinya PLTU batubara di Pulau Sumatera.

Anggota STuEB, Sumiati Surbakti yang mewakili Yayasan Srikandi Lestari mengatakan bahwa dampak kesehatan yang dialami warga di ring satu PLTU batubara sangat serius dan harus menjadi perhatian dan pertimbangan mendasar untuk segera menghentikan operasional PLTU batubara di Sumatera.

“Beroperasinya PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara membuat 333 orang mengalami penyakit kulit, ISPA, hipertensi, paru hitam dan tiroid,” katanya melalui keterangan pers Sumatera Terang untuk Energi Bersih yang turut diperoleh dailyklik, Jumat 18 Agustus 2023.

Baca juga: Kunjungan ke KKP, Duta Maritim Indonesia 2023 Mengaku Siap Bersinergi

Jejaring STuEB, Alfi Syukri perwakilan dari LBH Padang menjelaskan polusi tidak saja terjadi di Jakarta, namun polusi terparah juga telah menimbulkan gangguan kesehatan bagi puluhan siswa di wilayah beroperasinya PLTU Ombilin.

“Tidak hanya Jakarta yang mengalami polusi, daerah sekitar PLTU juga mengalaminya. Salah satunya di Sijantang Koto (Sawahlunto) tempat beroperasinya PLTU Ombilin dari tahun 1996, lalu PLN dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) melakukan cek kesehatan 53 orang murid SD Sijantang di tahun 2017 hasilnya telah menyebabkan 33 orang murid mengalami gangguan fungsi paru," jelasnya.