Soal Kasus Kebocoran Data, KNPI Desak Tiga Institusi Negara Bertanggungjawab

“kedua, Kasus ini bisa dianalisis dengan analisis wacana dengan melihat modus dan cara komunikasi digital. Pelaku secara terbuka mengumumkan bahwa dia pegang data pribadi masyarakat sampai pejabat. Interaksi digital ini hanya inisiasi untuk mencari perhatian publik, pemerintah dan mendapatkan respon yang lebih, sehingga muncul anggapan data tersebut bocor dan masayarakat akan menganggap pemerintah lemah. Walaupun kenyataannya peretasan data pribadi masyarakat umum sering terjadi,” urai Annas lagi.

Tidak dipungkiri kejadian peretasan kerap terjadi, ujar Annas, sampai dugaan jual beli data masih terus berlangsung. Namun pemerintah perlu menyiapkan antisipasi baik secara teknis maupun secara aturan hukum.

Annas Menyebut, pelaku balas dendam dan terganggu dengan isu soal judi online yang marak diungkap Pemerintah Indonesia.

“yang menjadi pertanyaan, jika benar modus pelaku adalah balas dendam. Bisa jadi pelaku ini adalah antek-antek mafia judi online (303) atau ada kaitannya dengan kasus-kasus besar lainnya” ujarnya.

Kandidat Doktoral Bidang Linguistik di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jakarta ini meminta pihak terkait untuk ikut bertanggungjawab atas kebocoran data yang sedang terjadi.

“Kejadian peretasan kerap terjadi, bahkan kali ini menyita perhatian publik, Kementerian Kominfo dan Ditsiber Bareskrim Polri serta BSSN harus bertanggung jawab. Jangan sampai data publik dijual belikan. Kok sampai bisa dibobol, kemana peran negara?” tutup Annas.