Banyak BP Belum Laksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik

Kemudian, berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikannya nilai setiap kategori, yaitu Informatif bernilai 90-100, menuju Informatif 80-89,9, sedangkan cukup informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), kurang informatif (40-59,9), dan tidak informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai di bawah 10 bahkan 0.

“Besarnya presentase BP yang masih masuk kategori cukup informatif, kurang informatif bahkan tidak informatif masih memperihatinkan, maka harus digaris bawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” tegas Gede menjelaskan.

Menurutnya, kondisi yang memperihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, BP dan Komisi Informasi. Ia juga menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.