Soal Ijazah Franc Tumanggor, ISARAH dan GPII Sumut Ingatkan Masyarakat Jangan Asal Tuding

Medan - Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sumut meminta elemen masyarakat tidak asal tuding bakal calon (Balon) Bupati Pakpak Bharat Franch Bernhand Tumanggor berijazah palsu.

"Kami meminta agar elemen masyarakat khususnya di Pakpak Bharat dan masyarakat Sumut umumnya jangan asal menuding seolah-olah Balon Bupati Pakpak Bharat Franc Berhnand Tumanggor berijazah palsu," kata Ketua PW ISARAH Sumut Abdul Thaib Siahaan bersama Sekretaris GPII Sumut Maulana Limbong kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).

Mantan Presiden Mahasiswa UNIVA ini menjelaskan bahwa sebaiknya masyarakat sebelum melakukan tudingan, baik itu berupa pernyataan di media massa maupun melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Franc Tumanggor, soal benar tidaknya Franc menggunakan ijazah palsu.

"Sebab tudingan yang sudah disampaikan ke publik atau ke masyarakat jika tidak terbukti bisa berujung pada tindak pidana," kata Abdul.

Makanya, lanjut dikatakan Abdul Thaib, ISARAH dan GPII Sumut mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam tindak pidana karena asal tuding.

"ISARAH dan GPII Sumut sudah melakukan klarifikasi langsung kepada Franc Tumanggor dan ternyata beliau tidak benar memilki ijazah palsu, apalagi beliau merupakan Anggota DPRD Sumut yang otomatis ketika mendaftarkan diri sebagai Caleg pada Pemilu 2019 lalu ijazahnya pasti sudah diverifikasi oleh KPU. Banyangkan jarak Pileg dan Pilkada hanya satu tahun dan yang memverifikasi ijazahnya adalah KPU yang sama, jadi sangat tidak mungkin adanya ijazah palsu itu," jelasnya.

Sementara itu Sekretaris GPII Sumut Maulana Limbong menegaskan kepada elemen masyarakat, Ormas, OKP dan Mahasiswa jangan mudah terjebak oleh kepentingan sesaat Pilkada serentak ini, sebab saat ini masing-masing kandidat mencari simpati masyarakat.

"Jangan sampai dengan adanya tudingan ijazah palsu ini dimanfaatkan oleh kandidat lain dengan menggunakan elemen masyarakat yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pertarungan pilkada serentak, khususnya pilkada di Pakpak Bharat.