Menimbang (lagi) Peran KUD

"Mereka yang tidak bisa mengingat sejarah masa lalunya, dikutuk untuk mengulanginya." ~ George Santayana, 1863-1952

Penulis : Irsyad Muchtar

Apa jadinya jika promosi kepangkatan pejabat negara hanya ditakar dengan keberhasilannya mengembangkan koperasi di pedesaan? Boleh saja, malah justru positif bagi kemajuan ekonomi desa, juga pas dengan keberadaan koperasi yang digadang sebagai alat pemerataan ekonomi di lapis akar rumput.

Masalahnya, perkoperasian kala itu menanggung stigma buruk sebagai alat kepentingan penguasa untuk tujuan-tujuan politik. Koperasi menjadi salah satu instrumen penting dalam machtsvorming ala Sukarno. Koperasi menjadi sarana ampuh untuk merebut suara rakyat di pedesaan yang sekaligus agent revolusi.

Maka, dalam tempo singkat jumlah koperasi meningkat pesat dari sekitar 16 ribu unit di tahun 1959 menjadi 70 ribu unit di tahun 1965. Peningkatan yang masif ini didorong peran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memang rajin turun ke desa-desa memperdayai masyarakat, terutama petani untuk menjadi anggota koperasi. Petani cukup diberi cangkul secara gratis, lalu di daftar menjadi anggota koperasi sekaligus anggota PKI. Tentu saja mereka tidak tahu menahu tentang partai selain hanya tahu pemberian sebatang cangkul gratis.

Ini era kelam koperasi sebelum Sukarno dan rezim Orde Lama termasuk PKI runtuh. Penguasa baru, Suharto kemudian melakukan aksi bersih-bersih secara besar-besaran. Jumlah koperasi yang sudah 73.400 unit dengan anggota 11,7 juta orang dI tahun 1966 dipangkas hanya tinggal 14,700 unit dengan total anggota 3,5 juta orang.

Pemerintahan pun bergulir, rezim orde baru ambil alih tetapi koperasi sebagai alat pemerataan ekonomi dan amanah konstitusi yang termaktub dalam UD1945 tetap urgent. Lantaran itu, di awal kekuasaannya, Suharto mencanangkan Pelita I (Pembangunan Lima Tahun I) dengan titik tekan pada sektor pertanian guna mengejar ketertinggalan. Pemerintah melibatkan peran perguruan tinggi dengan menunjuk Universitas Gajah Mada menyiapkan konsep pengembangan ekonomi desa. Lalu berdirilah Badan Usaha Unif Desa (BUUD) yang kemudian oleh Suharto diubah menjadi KUD di tahun 1973.