Menimbang (lagi) Peran KUD

Dengan melihat sejarah, maka sesungguhnya KUD sebuah konsep pengembangan ekonomi desa yang lahir dari pemikiran strategis kalangan akdemisi di perguruan tinggi.

Masalahnya, dalam implementasi konsep ini berada di operator yang salah. Proses masifikasi pendirian KUD dengan melibatkan peran dan iming-iming terhadap para pejabat dengan reward and funishment justru anakronistis dengan prinsip jati diri koperasi yang mengedepankan suka rela, demokratis dan partisipatif.

Di rentang 25 tahun KUD yang seharusnya sublim malah menjadi jargon tidak menarik karena perlakuan kebijakan yang keliru dari alat ekonomi yang memberdayakan anggota menjadi alat perpanjangan tangan penguasa untuk kampanye populis. Maka beralasan jika di sepanjang masa operasinya, KUD tidak di setting untuk membuka akses pasar, hanya melulu disodorkan berbagai kredit program.

Ketika semua kemudahan itu lenyap seiring era reformasi 1998, subsidi dan intervensi pemerintah dicabut, satu persatu KUD berubah menjadi bangunan keropos yang sekadar papan nama karena sejak awal memang tak digiring untuk menjadi alat ekonomi mandiri pedesaan.

Di tingkat atas, para politisi dan pejabat negara masih saja berbusa-busa mengusung jargon koperasi sebagai bangun usaha yang pas bagi semangat dan kebudayaan bangsa. Dalam konteks ini kita setuju dengan Sudjatmoko ketika ia menilai koperasi bakal menemukan jalan buntu, gagal di tengah jalan karena tidak disertai proses sosialisasi nilai dan pembentukan kesadaran sosial yang intens di kalangan rakyat.