Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Kembali Digugat ke MK, Pemohon Minta Verifikasi Faktual KPU
Para pemohon juga menguraikan sejumlah putusan MK sepanjang 2011 hingga 2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon kepala daerah hingga calon wakil presiden. Rangkaian putusan tersebut dijadikan landasan argumentasi mengenai perkembangan penafsiran hukum atas persyaratan pendidikan untuk jabatan publik.
Niatman berharap pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dapat menjadi bahan pertimbangan MK dalam memeriksa substansi permohonan perkara tersebut.
“Sejumlah putusan tersebut kami uraikan untuk menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan telah menjadi perhatian Mahkamah. Kami menilai MK telah menghadirkan terobosan hukum yang progresif melalui pertimbangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Kami berharap pertimbangan tersebut dapat menjadi landasan bagi Mahkamah dalam memeriksa substansi perkara ini,” kata Niatman.
Permohonan ini pada intinya meminta adanya kejelasan standar pembuktian persyaratan pendidikan bagi capres dan cawapres, termasuk kewajiban verifikasi faktual oleh KPU. Namun, argumentasi tersebut masih merupakan dalil para pemohon yang akan dinilai Mahkamah dalam proses pemeriksaan perkara.








Komentar