Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Kembali Digugat ke MK, Pemohon Minta Verifikasi Faktual KPU
“Calon harus membuktikan telah menamatkan pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan serta, apabila menempuh pendidikan melalui sekolah lain yang sederajat, membuktikan pengakuan hukum atas kesetaraannya. KPU wajib melakukan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran materiil kedua unsur tersebut,” kata Niatman.
Dalam perbaikan permohonan, para pemohon juga memperjelas kedudukan hukum atau legal standing masing-masing dengan menguraikan potensi kerugian konstitusional berdasarkan latar belakang dan kepentingannya. Mereka berasal dari kalangan aktivis pemilu, mahasiswa, serta pihak yang berencana mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
Para pemohon turut menyoroti persoalan kepastian hukum pemenuhan persyaratan pendidikan dalam Pemilu 2024. Mereka mengaitkannya dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Menurut Niatman, kepastian mengenai persyaratan pendidikan semakin penting setelah MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
“Kepastian hukum mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sangat penting. Apalagi, Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan presidential threshold, sehingga salah satu dari Pemohon memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada pemilu mendatang,” ujarnya.








Komentar