Sutrisno Pangaribuan Desak KPK dan Kejaksaan Usut Laporan Dugaan Korupsi di Sumut

Sutrisno juga mengaitkan desakannya dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

“Seorang petani, pemulung, maupun pejabat publik memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan mantan presiden atau wakil presiden,” ujarnya.

Ia berharap KPK, Kejaksaan, dan Polri membuktikan independensi melalui penanganan laporan masyarakat secara profesional dan transparan.

Berbagai nama dan proyek yang disebut dalam pernyataan Sutrisno tersebut merupakan bagian dari desakan dan dugaan yang ia sampaikan. Penyebutan nama dalam laporan atau permintaan pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan maupun kesalahan pidana seseorang. Pembuktian tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses sesuai ketentuan hukum.