PUSTAKA Nommensen Desak Pemerintah Audit Perizinan dan Tindak Tegas Korporasi Penyebab Karhutla

“Negara tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan pembagian masker. Harus ada keberanian untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab, memulihkan lingkungan yang rusak, dan memastikan masyarakat tidak terus menjadi korban dari persoalan yang berulang setiap tahun,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, ia meminta pemerintah memastikan warga terdampak memperoleh akses pemeriksaan dan pengobatan yang mudah, terutama melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah dengan kualitas udara yang memburuk. Informasi kualitas udara, imbauan kesehatan, serta langkah perlindungan bagi kelompok rentan juga perlu disampaikan secara terbuka.

Untuk wilayah gambut, Rindu Erwin menekankan pentingnya pemulihan tata air agar lahan tidak mudah mengering dan terbakar saat musim kemarau. Upaya tersebut, katanya, perlu didasarkan pada kajian teknis dan disertai pengawasan ketat, termasuk terhadap kanal drainase yang berkontribusi pada pengeringan lahan.

Ia menegaskan, kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Setiap kegiatan usaha harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan warga.

“Menghirup udara bersih adalah hak dasar warga yang dijamin konstitusi. Pemerintah harus menghentikan pendekatan seremonial dan segera mengambil tindakan nyata untuk melindungi rakyat serta menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

PUSTAKA Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar berharap penanganan kabut asap dilakukan secara terpadu, mulai dari perlindungan kesehatan warga, pengendalian kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan. Menurut Rindu Erwin, kejelasan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dari upaya mencegah krisis kabut asap terus berulang.