PUSTAKA Nommensen Desak Pemerintah Audit Perizinan dan Tindak Tegas Korporasi Penyebab Karhutla

Rindu Erwin juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pembakaran lahan secara profesional dan transparan. Perusahaan maupun pengurus korporasi yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Selain itu, kewajiban pemulihan lingkungan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak perlu ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.

Ia menegaskan, dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, serta iritasi mata. Anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena berisiko mengalami dampak kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.

Dampak lainnya dirasakan masyarakat yang bergantung pada pekerjaan harian, seperti pedagang, buruh, sopir angkutan, dan pekerja luar ruang. Kabut asap serta menurunnya jarak pandang dapat menghambat aktivitas dan mengurangi kesempatan mereka memperoleh penghasilan.

Sektor pendidikan dan transportasi juga berpotensi terganggu, mulai dari kegiatan belajar hingga distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Karena itu, menurut Rindu Erwin, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman dan penanganan darurat, tetapi juga perlu menjalankan kebijakan pencegahan secara konsisten.