Sutarto Dorong Pembangunan Rendah Karbon Sumut Libatkan Masyarakat dan Sesuai Karakter Daerah

Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting agar kebijakan pembangunan rendah karbon tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. “Sehingga Sumut sebagai provinsi strategis dapat berkontribusi nyata dalam target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 51,51 persen pada tahun 2045 dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060,” katanya.

Ia menambahkan, penerapan PRKBI harus dilakukan lintas sektor dengan mempertimbangkan potensi dan persoalan masing-masing wilayah. Di sektor pertanian, misalnya, Sutarto mendorong pengembangan pertanian organik dan penggunaan pupuk organik. Sementara di kawasan perkotaan, pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dinilai menjadi salah satu agenda penting.

Untuk kawasan pesisir, ia menekankan pentingnya konservasi dan restorasi mangrove. Sedangkan di kawasan hutan, kebijakan diarahkan pada pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, penguatan perhutanan sosial, serta tata kelola lahan. “Dengan demikian tidak terjadi lagi kebakaran hutan, serta penyediaan cadangan air yang berkelanjutan. Semuanya harus terintegrasi dalam data,” ujar Sutarto.

Ketua Bapemperda DPRD Sumut Dharma Putra Rangkuti menambahkan, persoalan sampah menjadi salah satu isu mendesak yang membutuhkan kebijakan daerah. Ia juga menilai diperlukan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan rendah karbon, termasuk melalui mekanisme perdagangan karbon. “Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata,” katanya.

Sementara itu, perwakilan LCDI Agus Marwan mengapresiasi dukungan DPRD Sumatera Utara terhadap agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.