Pemuda Demokrat Sumut Apresiasi Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis: Pengawasan Agar Diperketat

Martinu mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti putusan tersebut melalui regulasi turunan. Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan diminta berkoordinasi agar pelaksanaan putusan tidak berhenti pada tataran kebijakan.

Pemuda Demokrat Sumut juga meminta pemerintah dan legislatif menyesuaikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD untuk menjamin pendidikan dasar gratis, termasuk dukungan pembiayaan bagi sekolah swasta secara adil dan transparan.

Selain persoalan anggaran, Pemuda Demokrat meminta pengawasan terhadap berbagai bentuk pungutan di tingkat pendidikan dasar. Pungutan yang dikemas sebagai uang komite, uang gedung, atau sumbangan sukarela tetapi bersifat wajib dinilai tidak sejalan dengan semangat pendidikan gratis.

Pemuda Demokrat juga meminta Satgas Saber Pungli dan aparat penegak hukum mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Martinu mengatakan organisasinya akan mengawal pelaksanaan putusan MK bersama masyarakat. Pemuda Demokrat Sumut menyatakan siap turun ke jalan jika diperlukan untuk menyuarakan dan mengawasi implementasi putusan tersebut. “Pendidikan bukan dagangan, pendidikan adalah hak rakyat,” demikian sikap Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara.