Gerakan untuk Rakyat Desak Evaluasi Menyeluruh Distribusi BBM Pertamina di Sumut

Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam forum, potensi kerugian ekonomi akibat terganggunya distribusi BBM di Sumatera Utara diperkirakan mencapai miliaran hingga puluhan miliar rupiah, bergantung pada skenario dan indikator yang digunakan.

Dari sisi sosial, Haris Martondi Hasibuan menilai antrean panjang memicu kecemasan dan kepanikan masyarakat serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi yang bertanggung jawab menjamin ketersediaan energi.

Sementara itu, Raden Haitami Abduh menyebut persoalan tersebut juga berkaitan dengan keadilan energi karena dampak terbesar dirasakan kelompok masyarakat yang memiliki pilihan terbatas dalam mempertahankan pendapatannya.

Melalui forum tersebut, Gerakan untuk Rakyat mendesak pemerintah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta manajemen pusat Pertamina Patra Niaga mengevaluasi sistem distribusi BBM di Regional Sumatera Bagian Utara. Evaluasi diusulkan mencakup kesiapan armada, ketersediaan awak mobil tangki, manajemen risiko, mekanisme pengawasan distribusi, hingga transparansi informasi kepada masyarakat.

Forum juga menegaskan bahwa peristiwa kelangkaan BBM di Sumatera Utara tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan keseluruhan kebijakan energi pemerintah, tetapi menjadi pengingat pentingnya memastikan distribusi energi berjalan efektif hingga tingkat SPBU.