Belanja Pegawai Membengkak, Mendagri Minta Kepala Daerah Setop Rekrut Honorer

Fokus pada SDM yang Benar-Benar Dibutuhkan

Tito juga menyoroti pola perekrutan tenaga honorer yang selama ini dinilai belum selalu berdasarkan kebutuhan dan kompetensi.

Menurutnya, masih ditemukan tenaga honorer yang hanya mengisi pekerjaan administratif, sementara kontribusinya terhadap pelayanan publik belum maksimal.

Ia mendorong pemerintah daerah ke depan lebih selektif dalam mencari tenaga kerja yang memiliki kemampuan khusus dan berdampak langsung kepada masyarakat. “Kalau tenaga yang skill seperti guru dan bidang kesehatan, itu masih bermanfaat,” katanya.

Tenaga profesional seperti guru, tenaga kesehatan, dan bidang layanan strategis lainnya dinilai tetap diperlukan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Mendagri berharap kebijakan tersebut dapat membantu pemerintah daerah menata ulang struktur belanja, sehingga anggaran tidak habis untuk biaya pegawai, tetapi lebih banyak dialokasikan bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.