Polemik Penjualan Daging Babi di Satu Tahun Pemerintahan Walikota Medan

Jika langkah tersebut tidak dilakukan, maka kebijakan ini akan selalu dibaca secara politis, bukan secara teknokratis. Ia akan terus memicu kecurigaan publik karena tampak seperti regulasi yang lahir dari tekanan sosial, bukan dari perencanaan kota. Dan disinilah pentingnya kepemimpinan pemerintah kota.

Wali Kota Medan seharusnya tidak berhenti pada penerbitan surat edaran. Pemkot perlu menjelaskan kepada publik, seperti apa sebenarnya model penataan ideal yang ingin dibangun di Kota Medan?

Apakah kota ini sedang menuju sistem pasar modern yang tertata? Apakah ada peta distribusi baru bagi pedagang pangan segar? Atau kebijakan ini hanya akan menjadi episode lain dari sejarah panjang “penertiban sementara” yang selalu berakhir pada kekacauan yang sama? Satu tahun masa pemerintahan seharusnya cukup untuk menunjukkan arah kebijakan kota.

Bukan sekadar melalui dokumen administratif, tetapi melalui desain kebijakan yang benar-benar dapat bekerja di lapangan. Karena pada akhirnya, kota yang tertib tidak lahir dari banyaknya surat edaran. Kota yang tertib lahir dari perencanaan yang jelas, keberanian politik, dan keberpihakan pada realitas warganya.

Jika tidak, maka kita hanya sedang menyaksikan paradoks klasik birokrasi perkotaan, dimana pemerintah terlihat sangat aktif menata di atas kertas, sementara kehidupan kota tetap berjalan tanpa arah yang benar-benar jelas dan baru. (*)