Komjak Soroti Timsel FKDM DKI Sarat Kader Parpol, Desak Gubernur Evaluasi Total

“Dampak keempat adalah menurunnya kepercayaan publik. Kelima, fungsi deteksi dini konflik oleh FKDM bisa lumpuh jika anggotanya tidak berkapasitas. Dan terakhir, potensi sengketa hukum baru, seperti yang terjadi pada kasus Dewan Kota yang saat ini masih berproses di PTUN,” jelas Evan.

Komjak juga menyesalkan pencabutan sepihak terhadap Surat Keputusan Tim Seleksi FKDM yang sebelumnya beranggotakan unsur masyarakat sipil dan akademisi. Tim itu dibatalkan oleh Kesbangpol Provinsi DKI dan digantikan dengan tim berisi kader partai.

“Ini janggal. Tim yang independen malah diberhentikan dan diganti dengan politisi. Ini patut dipertanyakan,” ucap Evan lagi.

Selain itu, Komjak juga mengkritik pelibatan aktif aparat negara seperti TNI/Polri atau ASN dari BIN Daerah dalam tim seleksi. Mereka menilai kehadiran aparat hanya digunakan untuk memperkuat legitimasi kebijakan yang cacat sejak awal.

“Jangan libatkan aparat negara hanya untuk jadi stempel legalitas. Ini mencoreng netralitas institusi negara,” tegasnya.