Zamzami Desak Pemerintah Aceh Rebut Kembali Empat Pulau dan Prioritaskan Pembangunan Barat Selatan

Tak hanya itu, Zamzami mengingatkan potensi klaim wilayah di salah satu desa Pulau Banyak Barat yang mayoritas penduduknya suku Nias beragama Kristen, menegaskan pentingnya menjaga batas wilayah dan kerukunan sosial di daerah perbatasan.

Mantan anggota DPRK Aceh Selatan ini juga menyoroti konflik agraria di Barat Selatan Aceh, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ia meminta PT Agro Sinergi Nusantara dan perusahaan lain dipanggil dan bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran HGU, bahkan meminta pencabutan izin jika terbukti merugikan masyarakat.

Zamzami menegaskan persoalan ini sudah berlangsung lama dan belum tuntas, meski sudah berganti dua kepala daerah di Aceh Selatan.

Dia juga menuntut agar Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus dan anggaran lebih besar bagi pembangunan wilayah Barat Selatan yang masih sangat tertinggal infrastruktur dan pemerataan. “Pemerintah harus hadir nyata dan fokus membangun Barat Selatan agar tidak terus tertinggal,” pungkasnya.