Nelayan Kecil Terjepit Regulasi: HNSI NTT Tolak VMS, Sebut Kebijakan Tak Sesuai Realita di Laut

DAILYKLIK.ID, KUPANG – Ribuan nelayan kecil di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluh. Bukannya bisa tenang kembali melaut usai dihantam cuaca buruk selama berbulan-bulan, kini mereka justru dibayangi aturan baru yang dinilai berat sebelah.

Adalah kebijakan wajib penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang menjadi ganjalan. Sistem ini diwajibkan pemerintah bagi kapal nelayan agar bisa memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan diizinkan melaut secara legal.

Namun, bagi para nelayan kecil di NTT, kebijakan ini ibarat beban tambahan yang tak sebanding dengan kondisi di lapangan.

“Rata-rata nelayan kami melaut sendiri dengan kapal kecil, bukan perusahaan. Harga alat VMS itu mahal dan harus dibeli sendiri. Jangankan beli alat, untuk makan saja kami sudah kesusahan,” kata Wahid Nurdin, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) NTT, saat pertemuan di Kupang, Rabu (16/4/2025).

Wahid menjelaskan, sebagian besar kapal nelayan di NTT berukuran di bawah 30 GT (gross ton), yang sebenarnya masuk kategori kapal pesisir. Namun, karena kebijakan ini menyamaratakan semua jenis kapal, nelayan kecil ikut terkena imbasnya.