Baru 130 Koperasi di Sumut Berkontribusi terhadap Perekonomian Daerah

Adapun koperasi yang pembinaan dan pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota memiliki cabang atau anggota di satu kabupaten/kota (tingkat daerah). Namun demikian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa juga melakukan pembinaan kepada koperasi tingkat daerah bila ada permintaan untuk itu.

Pemerintah provinsi juga dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi tingkat nasional jika diminta pemerintah pusat. Namun secara reguler, pemerintah provinsi fokus pada pembinaan dan pengawasan yang berada di bawah kewenangannya.

Dinas Koperasi dan UKM Sumut sendiri hingga kini berwernang membina dan mengawasi sekitar 1.300, atau 10% dari 13.000 unit koperasi yang ada di wilayahnya. Dan dari jumlah itu, hanya 9%-11% di antaranya yang dianggap sudah mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Mereka yang sudah mampu berkontribusi itu ada yang memiliki aset bernilai hampir Rp1 triliun. Ada juga koperasi yang beraset mendekati Rp700 miliar dan Rp600 miliar.