Mendagri: Penyandang Disabilitas Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan Nasional

Angkie menambahkan dengan dibuatkannya NIK sementara untuk penyandang disabilitas bisa menjadi pembaharuan data bagi Dukcapil setempat.

“Dengan adanya NIK sementara bisa menjadi pembahauran data di Dukcapil jadi kalau ada program pemerintah yang mensyaratkan ada NIK teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Kedepannya, lanjut Angkie, enam provinsi yang ada di Pulau Jawa-Bali ini, bisa menjadi percontohan dalam pelaksanaan vaksinasi untuk disabilitas, dan juga bisa menjadi contoh keberhasilan sinergi lintas sektoral yang dibangun dalam kegiatan vaksinasi.

Angkie pun mengimbau bagi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 di luar enam provinsi itu dapat mendatangi puskesmas atau sentra vaksinasi yang ada di daerah.

Dia mengakui bahwa tanpa dukungan dari Kemensos, Kemenkes dan Kemendagri rasanya sulit menyukseskan vaksinasi ini, ketiga kementerian tersebut memiliki tugas pokoknya masing-masing dalam penyelengaraan vaksinasi ini.

Seperti Kemensos memiliki peran memberikan data jumlah penyandang disabilitas yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19. Kemenkes berperan mendistribusikan vaksin Sinopharm ke daerah-daerah yang dijadikan lokasi vaksinasi dan Kemendagri mendata penyandang disabilitas yang tidak memiliki nomor induk kependudukan.

Angkie juga berharap kedepannya dapat terbangun sinergitas lanjutan lintas kementerian/lembaga untuk pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak difabel menuju Indonesia yang ramah terhadap disabilitas.

"Semoga di program kerja berikutnya terbangun kembali sinergitas seperti ini lagi dan Kemensos bisa memberikan dukungan agar hak-hak penyandang disabilitas, perlahan-lahan dapat terwujud," tandasnya.